Penyebab Utama PHK Massal dan Ancaman Penutupan Pabrik

**Judul Paraphrase dengan Teknik SEO:**

* Dampak Pelemahan Ekonomi: Fabrikasi Berjuang Hadapi Penutupan
* Tsunami PHK Menerjang, Pabrik Terancam Punah
* Akar PHK dan Penutupan Pabrik Terungkap
* Krisis Ekonomi Menginspirasi Penutupan Pabrik: Temukan Pelakunya
* Pelemahan Ekonomi Mendorong Penutupan Pabrik: Identifikasi Sumber Akar

Pemerintah Rombak Aturan Impor, Relaksasi Produk Pakaian dan Elektronik

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 melakukan perubahan ketiga atas Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan terbaru ini berlaku mulai 17 Mei 2024.

Perubahan mendasar dari Permendag ini adalah relaksasi kebijakan impor untuk sejumlah produk, seperti pakaian jadi dan elektronik. Sebelumnya, produk-produk tersebut dikenakan syarat peraturan teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai salah satu syarat persetujuan impor.

Penghapusan syarat Pertek ini menuai reaksi dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI). Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menilai kebijakan ini akan berdampak negatif pada industri manufaktur dalam negeri, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Redma berargumen bahwa kebijakan ini tidak konsisten dengan arahan Presiden pada Oktober 2023 untuk mengendalikan impor guna mengantisipasi PHK di sektor manufaktur. Kebijakan ini juga dikhawatirkan akan mendorong deindustrialisasi di Indonesia, bukan hanya di sektor TPT tetapi juga di sektor-sektor lain yang mendapatkan relaksasi.

Penjelasan Pemerintah

Menanggapi kritik tersebut, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso menjelaskan bahwa Permendag No. 8/2024 diterbitkan untuk mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan yang disebabkan oleh adanya kendala Pertek.

Budi mengatakan bahwa Pertek merupakan salah satu persyaratan persetujuan impor (PI) yang diusulkan Kemenperin dalam Permendag No. 36/2023. Dengan dikeluarkannya Permendag No. 8/2024, maka persyaratan Pertek tersebut tidak lagi diperlukan.

“Dengan adanya Permendag 8/2024, Pertek sebagai persyaratan persetujuan impor untuk komoditas tertentu tidak diperlukan lagi,” kata Budi, dikutip dari situs resmi Kemendag.

Dengan demikian, proses pengurusan izin impor untuk komoditas yang direlaksasi menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga diharapkan dapat mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan.

Komoditas yang Tidak Lagi Membutuhkan Pertek

Berdasarkan unggahan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Instagram resmi miliknya, komoditas yang tidak lagi membutuhkan Pertek sebagai syarat impor antara lain:

* Elektronik
* Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
* Kosmetik dan PKRT
* Alas Kaki
* Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian Jadi
* Tas
* Katup

Terhadap impor dengan manifest tanggal 10 Maret – 17 Mei 2024, masih dapat dilakukan penyelesaian impor dengan menggunakan laporan surveyor (LS) untuk komoditas Besi Baja dan Tekstil Produk Tekstil. Sedangkan untuk komoditas lainnya, dapat menggunakan dokumen perizinan yang tercantum dalam Permendag No. 8/2024.

Dampak pada Industri Manufaktur

Dampak dari relaksasi kebijakan impor ini terhadap industri manufaktur dalam negeri masih menjadi perdebatan. Industri manufaktur, khususnya industri TPT, khawatir akan terjadi peningkatan impor yang akan menggerus pangsa pasar produk lokal. Hal ini berpotensi menimbulkan PHK di sektor manufaktur.

Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa kebijakan ini justru akan memperlancar perdagangan dan memperkuat daya saing industri manufaktur dalam negeri melalui akses bahan baku dan komponen yang lebih mudah dan murah.

Pemerintah juga menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat penting untuk menjaga perekonomian Indonesia dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Artikel ini disadur dari Badai PHK – Satu per Satu Pabrik Terancam Tutup, Ini Biang Keroknya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *