Ketahui Dampak Wajibnya Asuransi TPL bagi Pengguna Kendaraan: Apakah Biaya Pajak STNK Akan Meningkat?

Dampak Wajib Asuransi TPL untuk Pengendara: Akankah Pajak STNK Terdampak?

Pemerintah Luncurkan Sistem Asuransi Wajib TPL untuk Kendaraan

Jakarta – Pemerintah saat ini sedang menggodok sistem asuransi wajib Third Party Liabilities (TPL) bersama dengan para pelaku industri asuransi. Nantinya, setiap pemilik kendaraan di Indonesia diwajibkan membayar premi asuransi ini sebagai bentuk proteksi terhadap dampak kecelakaan yang merugikan pihak ketiga.

Besaran Premi Asuransi TPL Wajib

Meski belum dapat memberikan gambaran pasti mengenai besaran premi asuransi TPL wajib, Wakil Ketua Bidang Teknik 3 Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Wayan Pariama meyakini bahwa tarifnya tidak akan memberatkan masyarakat.

“Jika nanti diberlakukan asuransi wajib, mungkin ada yang merasa ini menjadi biaya beban tambahan. Namun, asuransi ini dibebankan kepada orang yang mampu membeli mobil. Masa membeli asuransi dengan biaya sekitar Rp300 ribu saja tidak mampu?” ungkap Wayan dalam Konferensi Pers AAUI, Kamis, (16/5/2024).

Sebagai referensi, tarif asuransi mobil yang saat ini diberlakukan berkisar 1% dari nilai pertanggungan untuk pertanggungan hingga Rp100 juta. Tarif ini akan semakin murah seiring dengan meningkatnya uang pertanggungan yang dipilih.

Ketentuan Asuransi TPL Wajib

Asuransi TPL wajib ini nantinya akan diberlakukan pada setiap mobil yang turun ke jalan, termasuk mobil tua. AAUI masih berdiskusi dengan pemangku kebijakan mengenai mekanisme pembelian dan pengawasan asuransi ini.

Salah satu wacana yang mengemuka adalah pembelian asuransi TPL wajib akan dibebankan saat masyarakat membayar atau memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Kami berpikir kemungkinan biaya asuransi ini dibebankan pada saat pembayaran STNK. Karena setiap tahun masyarakat harus membayar STNK, sehingga biaya asuransi dapat ditambahkan di sana. Jadi, misalnya saja, angkanya sama dengan Jasaraharja, yaitu sekitar Rp150 ribu untuk mobil. Dengan demikian, saat terjadi kecelakaan yang melibatkan pihak ketiga, seperti menabrak orang atau mobil, sudah ada dana yang disiapkan,” jelas Wayan.

Data Kecelakaan dan Klaim Asuransi

Menurut data Korps Lalu Lintas (Korlantas), jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 mencapai 148 ribu kasus. Data AAUI juga menunjukkan bahwa pembayaran klaim kendaraan bermotor pada tahun 2023 mencapai Rp7 triliun rupiah.

Tingginya angka kecelakaan dan klaim asuransi ini menjadi salah satu alasan penerapan asuransi TPL wajib. Asuransi ini memberikan pertanggungan atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan.

Pembentukan Konsorsium Penyedia Asuransi TPL Wajib

Untuk memfasilitasi kebutuhan asuransi TPL wajib, AAUI berencana membentuk konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan asuransi.

“Anggota AAUI ada sekitar 72 perusahaan. Jika semua ikut serta, masyarakat akan bingung. Maka, kami berpikir untuk membentuk tiga kelompok konsorsium. Dengan adanya konsorsium, setidaknya ada persaingan,” ujar Wayan.

Dengan adanya asuransi TPL wajib, diharapkan dapat mengurangi kerugian finansial yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan asuransi.

Artikel ini disadur dari Pemerintah Mau Wajibkan Asuransi TPL, Bayar STNK Bakal Lebih Mahal?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *